Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 4 Juli 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka.
Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi terkait, termasuk rumah dan kantor para tersangka. Hasilnya, KPK berhasil menyita dokumen dan catatan keuangan penting yang diduga berkaitan dengan kasus ini.
Penggeledahan dan Penyitaan Bukti
Plt Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan catatan keuangan penting saat menggeledah rumah tersangka.
Penggeledahan dilakukan setelah penangkapan Direktur Utama PT Dewa Nusa Group (DNG), M. Akhirun Efendi Siregar alias KIR, pada Jumat, 26 Juni 2025.
Lokasi penggeledahan meliputi kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut, dan kediaman Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP).
Penggeledahan juga dilakukan di Padangsidimpuan, di rumah dan kantor tersangka KIR. Dokumen dan bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk melengkapi proses penyidikan.
Lima Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan
Dari tujuh orang yang diamankan dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka.
Kelima tersangka tersebut adalah Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar (RES), Heliyanto (HEL), M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Dirut PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
Dua orang lainnya, Riyan Muhammad (RY) dan Taufik Hidayat Lubis (TAU), masih berstatus saksi dan telah menjalani pemeriksaan.
KPK akan terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Kronologi dan Perkembangan Kasus
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Tujuh orang diamankan saat itu.
Setelah proses pemeriksaan intensif, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap proyek infrastruktur.
Penyidik KPK masih terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa saksi-saksi dan menganalisis bukti yang telah disita.
Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan KPK berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menjerat para pelaku hingga tuntas.
Dugaan keterlibatan pihak lain masih akan terus diinvestigasi oleh tim penyidik KPK.
Publik berharap KPK dapat mengungkap secara transparan seluruh aktor yang terlibat dalam korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan menjadi kunci kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan koruptif.
Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini menjadi sorotan publik. Penetapan lima tersangka dan penyitaan dokumen penting menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semoga proses hukum dapat berjalan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat.
