Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara baru-baru ini mengungkapkan tindakan tegas yang pernah ia lakukan saat bertugas di Aceh. Pengakuan mengejutkan ini disampaikan dalam acara Pencanangan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
Langkah berani tersebut menjadi contoh nyata komitmen beliau dalam memberantas korupsi, bahkan sejak jauh sebelum menjabat sebagai menteri.
Menumpas Pungli di Tengah Konflik Aceh
Saat menjabat sebagai komandan Yonkav-8 pada Februari 2005, Iftitah menghadapi tantangan berat mengamankan jalur logistik di tengah konflik Aceh. Kelompok gerilya kerap membajak bis dan truk, merampas barang-barang di dalamnya.
Namun, ia menemukan fakta pahit bahwa oknum TNI turut terlibat dalam pungutan liar (pungli), memperparah penderitaan masyarakat yang sudah terjepit antara gerilya dan aparat.
Situasi ini dinilai Iftitah sebagai salah satu pemicu konflik yang berkepanjangan. Masyarakat Aceh terbebani oleh ‘Pajak Nanggroe’ dari gerilya dan sekaligus pemerasan dari oknum aparat.
Operasi Senyap dan Penjara bagi 22 Prajurit
Menyadari praktik pungli yang dilakukan oknum prajuritnya, Iftitah langsung mengambil tindakan tegas. Ia membentuk Satuan Gugus Tugas Intelijen khusus untuk menyelidiki dan menangkap para pelaku.
Hasilnya mengejutkan: 22 prajuritnya sendiri terbukti melakukan pungli dan dijebloskan ke penjara. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan jumlah gerilyawan yang berhasil ditangkap selama operasi.
Tindakan tegas ini berhasil membangun kesadaran internal di kesatuannya. Ketegasan Iftitah menjadi bukti nyata komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan internal.
Integritas Tanpa Kompromi di Kementerian Transmigrasi
Pengalaman pahit di Aceh menjadi pelajaran berharga bagi Iftitah. Beliau kini menerapkan standar integritas yang tinggi dan tanpa kompromi di Kementerian Transmigrasi.
Kisah penjeblosan 22 prajuritnya sendiri menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi agar tidak bermain-main dengan integritas.
Iftitah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dimulai dari dalam, sebagaimana ia lakukan di Aceh.
Melalui komitmen tersebut, Iftitah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan di Kementerian Transmigrasi.
Pengalamannya di Aceh menjadi bukti nyata komitmen Iftitah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin lainnya dalam memberantas korupsi.
