Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman. Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah memeriksa dua saksi terkait kepemilikan lahan sawit Nurhadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Pemeriksaan saksi dilakukan pada Senin, 14 Juli, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara. Saksi yang diperiksa adalah Musa Daulae (Notaris/PPAT) dan Maskur Halomoan Daulay (Wiraswasta/pengelola kebun sawit). KPK mendalami keterangan keduanya mengenai kepemilikan lahan sawit tersebut dan bagaimana hasil pengelolaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, “Saksi hadir, didalami terkait kepemilikan lahan sawit tersangka NHD [Nurhadi] dan mekanisme pengelolaan hasilnya.” Pernyataan ini menegaskan fokus penyelidikan KPK pada aset-aset Nurhadi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Penyelidikan ini berlangsung setelah penangkapan Nurhadi pada Minggu, 29 Juni, dini hari. Penangkapan dilakukan setelah Nurhadi baru saja menyelesaikan masa hukumannya atas kasus suap dan gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Penangkapan ini langsung menimbulkan protes dari pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail.
Kasus Nurhadi: Jejak Hukum yang Panjang
Kasus Nurhadi melibatkan rangkaian panjang proses hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021, Nurhadi divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait perkara di lingkungan MA.
Menariknya, tuntutan jaksa KPK terkait uang pengganti sebesar Rp83 miliar tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang upaya pemulihan aset negara yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurhadi.
Aset Nurhadi dan TPPU
Kasus TPPU yang menjerat Nurhadi kini menjadi sorotan utama. Lahan sawit di Padang Lawas merupakan salah satu aset yang sedang ditelusuri KPK. Penyelidikan mendalam diperlukan untuk mengungkap asal-usul aset tersebut dan memastikan apakah aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
Proses hukum terhadap Nurhadi masih berlanjut. Dengan penangkapan dan penyelidikan TPPU ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana korupsi, termasuk upaya untuk menyembunyikan atau membersihkan hasil kejahatan.
Pemeriksaan saksi-saksi terkait lahan sawit ini menjadi bagian penting dalam upaya pengungkapan kasus TPPU. Informasi yang diperoleh dari saksi-saksi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aliran dana dan aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurhadi.
Publik berharap KPK akan terus transparan dalam mengungkap kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses hukum yang adil dan tuntas sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.
Investigasi KPK terhadap aset-aset Nurhadi menunjukkan pentingnya kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Harapannya, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku korupsi dan menjadi contoh penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini sangat dinantikan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK.
Video: KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut
(Sumber informasi tambahan ditambahkan untuk konteks, bukan sebagai link aktif)
