Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan sejumlah Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Rapat ini menjadi penting mengingat meningkatnya risiko global yang diproyeksikan akan mempengaruhi Indonesia.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar sektor pemerintah. Hal ini dinilai krusial untuk menghadapi tantangan global yang kompleks.
Risiko Global dan Ketahanan Nasional
Said Abdullah, mengutip World Economic Forum, menyebut perang sebagai risiko global tertinggi di tahun 2026. Oleh karena itu, persiapan yang matang dari berbagai sektor sangat diperlukan.
Rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Koordinasi antar kementerian diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan terintegrasi.
Menko Hadir dan Bahasan Anggaran
Sejumlah Menko hadir dalam rapat tersebut. Mereka meliputi Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menko Bidang Hukum dan HAM, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menko Bidang Pangan.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berhalangan hadir karena mendampingi Presiden. Namun, usulan anggaran dari Kementerian Koordinator Perekonomian tetap akan dipertimbangkan.
Said Abdullah menegaskan usulan penambahan anggaran dari Kementerian Koordinator akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan. Hal ini mengingat beban dan tugas Menko yang sangat berat.
Proyeksi 2026: Tantangan Ekonomi Global
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya telah menyampaikan bahwa masa sidang DPR yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan membahas RAPBN 2026. Pembahasan ini sangat penting mengingat dinamika global yang tidak menentu.
Puan Maharani memproyeksikan tahun 2026 masih akan dihadapkan pada situasi global yang dinamis. Konflik geopolitik dan geoekonomi berpotensi mengganggu rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan arus modal investasi.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2026 harus mampu mengantisipasi dampak tersebut. APBN perlu dioptimalkan agar tetap mampu menopang pembangunan nasional.
Pembahasan RKA dan RKP 2026 oleh Banggar DPR RI bersama para Menko ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Koordinasi dan sinergi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dengan optimal.
Pertemuan ini bukan hanya sekadar membahas angka-angka anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan tangguh menghadapi berbagai potensi krisis di masa mendatang. Hasil dari rapat ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di tahun 2026.
