Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian BUMN pada Selasa (8/7/2025). Agenda rapat membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026.
Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia, turut hadir. Kehadiran Danantara, perusahaan yang diluncurkan di era Presiden Prabowo, menjadi sorotan anggota Komisi VI.
Angin Segar dari Danantara dan Peran Komisi VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra, optimistis Danantara akan membawa perubahan positif bagi Kementerian BUMN.
Ia berharap adanya Danantara dapat meningkatkan efisiensi operasional Kementerian BUMN, sehingga pengawasan dapat dioptimalkan.
Kawendra menekankan pentingnya Kementerian BUMN untuk mempersiapkan talenta terbaik dan membangun kepercayaan publik.
Komisi VI DPR RI berperan aktif mengawal transformasi BUMN, khususnya dengan adanya Danantara.
Tanggapan Atas Keluhan Masyarakat dan Kolaborasi Antar Lembaga
Kawendra mengungkapkan bahwa Komisi VI hampir setiap hari menerima keluhan masyarakat terkait BUMN.
Keluhan tersebut beragam, mulai dari tunggakan pembayaran vendor, penundaan pembayaran lembur karyawan, hingga hak pensiunan yang belum terpenuhi.
Kawendra mendesak adanya skema kolaborasi antar lembaga dan roadmap yang jelas untuk menyelesaikan kewajiban BUMN.
Ia menekankan pentingnya menyelesaikan semua kewajiban BUMN untuk menciptakan legacy yang baik bagi bangsa.
Kawendra mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan BUMN berasal dari uang rakyat, terutama untuk pembayaran pensiun.
Pengawasan yang Optimal Menuju BUMN 4.0
Komisi VI DPR RI berkomitmen melakukan pengawasan yang optimal terhadap BUMN dan Danantara.
Kawendra menegaskan bahwa pengawasan Komisi VI bukan setengah-setengah, mengingat tanggung jawab publik yang besar.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum menuju BUMN 4.0, yaitu BUMN yang modern, berdampak nyata, dan berpihak pada rakyat.
Komisi VI telah menunjukkan komitmennya dengan hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Kementerian BUMN.
Pengawasan yang diperkuat akan memastikan setiap kewajiban kepada rakyat diselesaikan secara transparan.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berpihak pada rakyat.
Rapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN ini menyoroti peran penting Danantara dalam transformasi BUMN. Komisi VI, sebagai pengawas, berkomitmen memastikan terwujudnya BUMN yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ke depan, kolaborasi yang kuat antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.
